AJI Solo Ramaikan Fesmed 2015

AJI Solo – Bersama puluhan delegasi dari berbagai kota di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo mengikuti Festival Media 2015, 14-15 November 2015 di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta. Festival Media ke-4 dengan tema Cerdas Memilih Media dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Stand AJI Solo menampilkan berbagai karya jurnalistik di Solo seperti foto-foto kerusuhan Mei 1998 dan karikatur milik harian umum Solopos, majalah Timlomagz, poster ancaman kekerasan terhadap jurnalis, booklet kota Solo serta merchandise kaos. Sebelum membuka acara, Menteri Rudiantara sempat mengunjungi stand AJI Solo.

Selain pameran media, Festival Media menyajikan beragam workshop dan talkshow antaralain Menjadi Presenter bersama Najwa Sihab dan Aiman, Monetize Your Video, Kelas Menulis Blog, Berkembang Bersama E-Commerce, Drone Journalism, Menulis Kreatif bersama Okky Madasari, Kelas Menulis Opini, Kelas Dokumenter Kreatif, Fotografi Menggunakan Gadget, Penggunaan Open Data dalam Peliputan Investigasi dan Monetizing Online Media.

Selain itu digelar pula beragam lomba seperti lomba jurnalis cilik, lomba photo on location, lomba stand up comedy, lomba menulis kreatif “Mana Indonesiamu”, lomba penulisan online pers mahasiswa, apresiasi jurnalis Jakarta dan stand terbaik untuk AJI kota.

“Festival Media tahun ini memilih tema “Cerdas Memilih Media” karena menyadari bejibunnya informasi yang datang kepada publik dengan platform dan beraneka perangkat. AJI berharap masyarakat semakin cerdas memilih sumber informasi, bisa memilih mana yang berdasarkan fakta dan yang bukan,” kata Ketua Umum AJI Indonesia, Suwarjono.

Dua Proposal Jurnalis AJI Solo Menangi Fellowship SVLK

AJI Solo – Dua proposal liputan jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo terpilih sebagai lima besar proposal liputan isu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Fellowship SVLK digelar oleh AJI Indonesia bekerjasama dengan World Wildlife Fund (WWF).

Dua proposal itu diajukan oleh Chrisna Chanis Chara (Solopos) dan Daryono (Timlo.net). Keduanya berhak mendapatkan biaya liputan sebesar Rp 2 juta.

Dalam proposalnya, Chrisna mengangkat minimnya eksportir di Solo yang memiliki SVLK dengan judul “Quovadis SVLK di Soloraya”. Sementara, Daryono mengangkat judul “Komitmen Pemberantasan Ilegal Logging Pengusaha Mebel Solo di Tengah Respon Negatif terhadap SVLK”.

“Pemberlakukan SVLK tahun depan kan simpang siur. Ada rencana pemerintah memberlakukan SVLK ini hanya di sektor hulu. Kira-kira kedepan bagaimana komitmen pemangku kepentingan dalam pemberantasan ilegal logging jika SVLK hanya dilakukan di sektor hulu,” ujar Daryono.

 

 

Empat Jurnalis AJI Solo Ikuti Workshop SVLK

AJI Solo – Empat anggota AJI Solo mengikuti workshop advokasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Yogyakarta, Selasa (13/10). Empat anggota AJI Solo itu yakni Chrisna Chanis Chara (Solopos), Abdul Jalil (Solopos), Farida Tristaningtyas (Solopos) dan Daryono (Timlo.net).

Materi workshop dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama tentang advokasi isu SVLK. Sedangkan di sesi kedua berbicara tentang pengupasan SVLK dari perspektif media.

Setelah workshop selesai, 15 peserta workshop diminta mengirim proposal liputan tentang SVLK. Lima pemenang akan mendapatkan beasiswa liputan sebesar Rp 2 juta.

AJI Solo: Upah Layak Jurnalis Soloraya 2012 Rp3,267 Juta

Upah Layak Minimum untuk Jurnalis
Hasil Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo
di Wilayah Soloraya Tahun 2012

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada akhir 2011 menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku tahun 2012. Pada 2011 upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada akhir 2010 senilai Rp675.000. Upah minimum kabupaten/kota tahun 2012 di wilayah Soloraya adalah Kabupaten Boyolali Rp 836.000, Kota Solo Rp864.450, Kabupaten Sukoharjo Rp843.000, Kabupaten Sragen Rp810.000, Kabupaten Karanganyar Rp846.000, Kabupaten Wonogiri Rp775.000 dan Kabupaten Klaten Rp812.000.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo berpandangan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tidak layak jika diterapkan kepada para jurnalis. Ada kebutuhan khusus yang bersifat mutlak bagi kalangan jurnalis yang tak tercakup dalam upah minimum dengan indikator yang digunakan dalam penentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.
Berdasarkan survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, berdasarkan kebutuhan hidup layak minimum jurnalis di wilayah Soloraya, upah layak minimum untuk jurnalis di wilayah Soloraya adalah sebagai berikut:
Makanan dan minuman Rp1.360.000
Perumahan dan fasilitas Rp200.000
Sandang Rp760.000
Aneka kebutuhan lain Rp650.000
Tabungan 10% dari total upah Rp297.000
Total Rp3. 267.000

Survei dilakukan pada Maret-Pertengahan April 2012. Model survei dengan cara dua arah, yakni jurnalis di wilayah Soloraya yang menjadi sampel mengisi formulir kebutuhan hidup layak (minimum) mereka selama sebulan yang kemudian dicek silang dengan daftar harga riil di pasaran. Hasil upah layak jurnalis di wilayah Soloraya senilai Rp3.267.000 itu adalah upah layak untuk jurnalis yang baru memasuki masa kerja tahun pertama dan berstatus single.
Mengapa Harus Ada Upah Layak Minimum Jurnalis?
1. Banyak perusahaan media menggaji rendah (bahkan sewenang-wenang) jurnalisnya (survei AJI di 16 kota pada 2011: masih ada wartawan yang digaji di bawah Rp400.000 per bulan). Gaji rendah sering jadi alasan pembenar sebagian wartawan untuk menerima amplop, main proyek, atau jadi makelar kasus (korupsi dan kolusi). Akibatnya, citra wartawan terpuruk, independensi tergadaikan, fungsi kontrol pers pun tidak jalan. Gaji rendah akan mempersulit jurnalis dalam meningkatkan kompetensi dirinya –> profesionalisme jurnalis rendah.
2. Gaji rendah membuat etos kerja rendah: jurnalis tak memaksimalkan potensi dan kemampuannya dalam menghasilkan karya terbaik . Karya investigatif makin jarang, jurnalisme ludah makin marak, publik pun tak mendapatkan informasi yang bermutu.
3. Jurnalis bekerja mewakili kepentingan publik di wilayah kerja yang penuh godaan dan risiko. Gaji rendah akan memunculkan produk pers tak bermutu yang mengakibatkan media kehilangan kepercayaan publik dan akibat lanjutannya adalah perusahaan media bangkrut.
Bagaimana Upah Layak Minimum Dirumuskan?
1. Survei kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis yang masih single di wilayah Soloraya.
2. Survei harga kebutuhan pokok (sandang/pangan/papan) dan kebutuhan spesifik jurnalis di wilayah Soloraya.
Komponen Upah Layak Minimum:
1. Makanan dan minuman

2. Perumahan dan fasilitas
3. Sandang
4. Kesehatan dan estetika
5. Aneka kebutuhan
Di Luar Upah Layak Minimum Hak Lain yang Bisa Didapatkan Jurnalis adalah:
1. Cuti: Cuti hari libur resmi, cuti tahunan, cuti besar, cuti haid, cuti hamil, cuti sakit, cuti di luar tanggungan.
2. Tunjangan: Tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan perumahan, tunjangan keahlian, premi hadir, premi target produksi, tunjangan hari raya, bonus.
3. Kesehatan dan asuransi: Asuransi kesehatan, asuransi hari tua, perawatan kesehatan, biaya bersalin, pembelian kacamata, check up, asuransi kecelakaan
4. Kesejahteraan, fasilitas makan: Ekstra fooding, sumbangan pernikahan, sumbangan kematian, sumbangan kelahiran, sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan bagi anak pekerja, fasilitas pinjaman uang, koperasi, rekreasi dan hiburan, olahraga dan kesehatan, kesenian, penghargan masa kerja, balai pertemuan dan perpustakaan, fasilitas transportasi tempat penitipan anak.

Catatan: Semua tunjangan ini bersifat ideal, tapi umumnya baru bisa didapatkan jika serikat pekerja media mampu membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pihak manajemen.

Bagaimana Jika Keuangan Perusahaan Belum Sehat?
1. Transparansi: manajemen harus terbuka kepada karyawan soal kondisi riil keuangan perusahaan .
2. Membangun solidaritas dan rasa keadilan secara internal (ciptakan struktur gaji yang fair, persempit gap gaji terendah dan tertinggi)
3. Negosiasikan/diskusikan segala keputusan penting perusahaan dengan karyawan (lewat serikat pekerja) agar muncul sense of belonging di antara sesama karyawan.
Siapa yang Harus Mendukung Kampanye Upah Layak Jurnalis
1. Setiap individu jurnalis.
2. Serikat pekerja masing media.
3. Asosiasi jurnalis seperti AJI.
4. Perusahaan media yang ingin punya jurnalis yang profesional .
5. Semua pihak yang selama ini jadi korban wartawan amplop.
6. Publik yang memimpikan kehadiran jurnalis profesional .

Workshop Jurnalis Perempuan Lahirkan Rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

Gambar

Workshop Jurnalis Perempuan yang digelar AJI di Solo, pertengahan April lalu melahirkan 14 rekomendasi Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan. Berikut 14 rekomendasi itu:

Standar Layak Kerja Jurnalis Perempuan

1. Perusahaaan media dilarang menugaskan jurnalis perempuan hamil dalam kondisi hamil yang menurut keterangan dokter membahayakan kesehatan dan keselamatan diri maupun kandungannya, jika bekerja antara pukul 23.00-07.00.

2. Perusahaan media yang menugaskan wanita antara pukul 23.00-07.00, wajib:

  • Member makanan dan minuman bergizi
  • Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat bekerja
  • Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi jurnalis perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara jam 23.00-05.00

3. Jurnalis perempuan dalam masa haid, merasa sakit dan melapor pada perusahaan media, tidak wajib bekerja pada hari 1 dan 2 pada waktu haid.

4. Jurnalis perempuan berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter dan/atau bidan.

5. Jurnalis perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan dengan surat keterangan dokter dan/atau bidan.

6. Jurnalis perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

7. Perusahaan media wajib menjaga keamanan dan kesusilaan jurnalis perempuan dengan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja perempuan dan laki-laki.

8. Memberikan ruang menyusui di perusahaan media.

9. Menyediakan tempat penitipan anak di kantor media.

10. Memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarganya seperti pelayanan medis, rawat jalan, rawat inap di rumah sakit.

11. Memberikan jaminan biaya persalinan bagi jurnalis perempuan.

12. Memberikan jaminan asuransi keselamatan kerja bagi perempuan.

13. Memberikan cuti sesuai UU Ketenagakerjaan.

14. Tidak melakukan PHK terhdap jurnalis perempuan dalam kondisi hamil, melahirkan dan menyusui.

Diprakasai oleh Peserta Workshop Jurnalis Perempuan Kini dan Penggambarn Perempuan di Media Massa di Solo, 14 April 2012